SELASARSURABAYA – Di tengah ketidakpastian ekonomi, yang populer dengan keluhan “in this economy”, mewujudkan impian punya rumah sendiri terasa makin jauh dari realitas. Menjawab permasalahan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah berencana untuk meningkatkan jumlah bedah rumah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan produk bahan bangunan lokal, serta penyaluran rumah subsidi. Semua langkah ini dilakukan sebagai bagian dari program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik (Bersih dan Tertib), Indah).
Dr. Bramasta Putra Redyantanu, S.T., M.T., dosen program Architecture of Sustainable Housing and Real Estate Universitas Kristen (UK) Petra, turut memberi pendapatnya soal rumah subsidi dari sudut pandang arsitektur. Dosen yang akrab disapa Redy itu menyoroti soal pembangunan rumah subsidi dengan ukuran kecil (micro-housing), seluas 18m², yang sempat jadi wacana pemerintah.
Meski program tersebut pada akhirnya tidak terealisasi karena dirasa ukurannya tidak layak huni, Redy menilai ukuran 18m² bisa dimaksimalkan secara volume, bukan hanya sekadar luas ruangan. Menurutnya, ukuran 18m² sebenarnya ideal jika diaplikasikan dalam bentuk hunian vertikal, seperti rusun atau apartemen.
“Pada rumah tapak, desain perlu mempertahankan fasilitas sekunder seperti ruang tamu, ruang gerak justru terasa sempit. Sedangkan dalam bentuk hunian vertikal, kebutuhan tersebut bisa diakomodasi lewat area bersama seperti koridor, balkon, dan taman bersama. Dengan begitu, luas ruangan dalam rumah bisa dimaksimalkan untuk aktivitas sehari-hari,” urai Redy, dikutip Senin (9/11/2026).
Namun, optimasi tata ruang hanyalah satu sisi dari perwujudan hunian yang ideal. Untuk benar-benar menjawab pilar ‘sehat’, ‘resik’, dan ‘indah’ dalam Gerakan Indonesia ASRI, Redy menegaskan pentingnya perhatian pada pemilihan material dan teknik konstruksi ramah lingkungan.
Dosen yang meraih gelar doktor di Universitas Indonesia ini menyarankan penggunaan bahan bangunan berkelanjutan yang melewati proses 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
“Contohnya menggunakan recycle dari plastik untuk jadi material bangunan, seperti panel pada langit-langit rumah, ubin, atau dinding. Material seperti itu punya daya tahan yang lama dan bisa digunakan kembali,” imbuh Redy.
Pemerintah juga bisa memanfaatkan konstruksi yang berkelanjutan. Konstruksi kering misalnya, punya peluang reuse yang lebih besar daripada konstruksi basah seperti bata.
“Ada pilihan untuk menggunakan baja agar nantinya bisa dengan mudah dibongkar pasang untuk keperluan reuse dan reconstruction di masa depan. Tidak hanya hemat secara biaya, tapi juga ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan material bangunan baru,” lanjutnya.
Penyediaan hunian terjangkau memang menuntut efisiensi biaya, namun bukan berarti harus mengorbankan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan seperti optimalisasi hunian vertikal, penggunaan material daur ulang (3R), hingga penerapan konstruksi kering, komitmen pemerintah dan prinsip sustainable housing dapat benar-benar menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan hijau bagi masyarakat. (nan)
