SELASARSURABAYA – Empat bulan sudah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meneror masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Ratusan ribu hektare lahan hangus, mengakibatkan kabut asap pekat melenyapkan langit biru dari pandangan warga terdampak. Lonjakan kasus ISPA, asma, hingga iritasi mata menjadi bukti nyata bahaya paparan gas beracun tersebut. Bahkan, dampaknya tak lagi berhenti di dalam negeri, melainkan sudah melintasi batas negara hingga Singapura dan Malaysia.
Di tengah krisis yang kian meluas ini, tak hanya kesiapan fisik di lapangan yang dipertaruhkan. Model komunikasi politik pemerintah dalam mengelola krisis turut menjadi sorotan tajam publik, terutama yang berseliweran di media sosial.
Menurut Guru Besar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen (UK) Petra Prof. Drs. Gatut Priyowidodo, M.Si., Ph.D., pengamatan terhadap komunikasi krisis pemerintah di media sosial dapat dilihat melalui empat indikator utama: framing pesan, orientasi narasi, konsistensi antar-akun resmi, serta responsivitas terhadap kritik publik. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan ketimpangan mendasar.
“Dalam komunikasi krisis, kunci utamanya bukan kecepatan menyampaikan pesan, melainkan kemampuan membangun kepercayaan,” tegasnya, Jumat (23/10/2026).
Saat ini, menurut Prof. Gatut, pemerintah cenderung menyampaikan narasi bahwa situasi telah terkendali. Padahal di saat yang sama, penderitaan masyarakat di daerah terdampak justru makin meluas. Ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan realitas masyarakat inilah yang membuat komunikasi pemerintah berisiko besar kehilangan kredibilitasnya.
Ketika kritik lebih sering dibalas dengan pembenaran kinerja daripada solusi konkret, komunikasi telah bergeser dari pelayanan publik (public service) menuju perlindungan citra politik (political branding).
“Pemerintah perlu memahami bahwa kritik publik saat krisis asap bukan semata-mata serangan terhadap legitimasi kekuasaan, melainkan ekspresi kecemasan dan tuntutan perlindungan,” urai profesor yang memiliki orasi ilmiah dengan topik Phenomenography Digital itu.
Lantas, bagaimana seharusnya model komunikasi krisis yang ideal diterapkan pemerintah agar tak sekadar menjadi klaim sepihak? Prof. Gatut menyebut bahwa pemerintah seharusnya menerapkan komunikasi risiko berbasis komunitas yang bersifat dua arah, cepat, konsisten, dan dapat ditindaklanjuti.
“Dalam perspektif komunikasi krisis, pesan harus disampaikan melalui sumber yang dipercaya masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, perangkat desa, tokoh komunitas/adat, dan kanal komunikasi lokal. Media sosial berfungsi mempercepat distribusi informasi, tetapi komunikasi interpersonal memastikan pesan benar-benar dipahami,” lanjutnya.
Prof. Gatut menegaskan bahwa krisis karhutla tidak membutuhkan ajang saling lempar tanggung jawab (blame-shifting) demi menyelamatkan reputasi institusi.
Pemerintah perlu membangun forum komunikasi krisis multipihak yang transparan dan berbasis data bersama, bisa dengan menghubungkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
“Krisis ini bukan kompetisi tentang siapa yang paling tidak bersalah, melainkan kolaborasi tentang siapa melakukan apa untuk melindungi masyarakat. Di sinilah legitimasi pemerintah diuji,” pungkasnya. (nan)
