SELASARSURABAYA – Guna memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan perluasan akses keuangan sebagai fondasi peningkatan produktivitas sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim Ibrahim menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,47 persen. Kinerja tersebut ditopang konsumsi rumah tangga sebesar 5,68 persen dan investasi yang tumbuh 8,69 persen.
“Momentum pertumbuhan ekonomi Jatim yang kuat ini harus terus dijaga. Stabilitas menjadi fondasi, sementara peningkatan produktivitas menjadi penggerak pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif,” ujar Ibrahim.
Selanjutnya, kata Ibrahim, inflasi Jatim pada Oktober 2026 tercatat 3,09 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 3,23 persen. Namun, sejumlah risiko menjelang Natal dan Tahun Baru perlu diwaspadai, terutama peningkatan permintaan, gangguan pasokan dan distribusi, serta kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
“Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi TPID harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan ada tiga komoditas yang perlu diwaspadai untuk mengantisipasi tekanan harga menjelang Nataru. Tiga komoditas tersebut berdasarkan histori inflasi 2023-2025, yakni cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.
Khofifah menuturkan, Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat strategi 4K, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang disinergikan dengan program prioritas Nawa Bhakti Satya.
Implementasinya dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, EPIK Mobile, pemantauan harga dan pengawasan pasar, serta penguatan Kerja Sama Intra Provinsi (KIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit.
Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan instansi dan pemerintah kabupaten/kota atas kemitraan dan sinergi yang selama ini terbangun dengan baik. Ia meminta agar berbagai dinamika yang muncul di lapangan disikapi melalui komunikasi intensif dan koordinasi antardaerah sehingga dapat ditemukan penyesuaian serta solusi bersama.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan instansi atas partnership yang telah terbangun dengan baik. Jika ada dinamika-dinamika tertentu, mari kita jaga keseimbangan dan bangun penyesuaian serta penyelesaian bersama. Kuncinya adalah komunikasi,” katanya.
Pertemuan tersebut melibatkan lintas sektor di Jatim, mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berbagai pemangku kepentingan. Kesempatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Melalui HLM TPID, TP2DD, dan TPAKD Tahun 2026, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin solid dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pembangunan Jawa Timur yang inklusif serta berkelanjutan. (rur)

