SELASARSURABAYA – Ancaman El Nino menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Di tengah risiko penurunan produktivitas pertanian akibat perubahan iklim, pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat pemetaan produksi, kebutuhan konsumsi, hingga distribusi pangan di wilayah Jawa.
Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 di Yogyakarta. Mengusung tema “Penguatan Neraca Pangan Jawa untuk Mendukung Stabilitas Pasokan Pangan Nasional”, forum ini menjadi wadah koordinasi lintas instansi untuk menyamakan data, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta merumuskan langkah konkret menjaga ketersediaan dan distribusi pangan.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal mengatakan, penguatan neraca pangan diarahkan pada peningkatan akurasi perhitungan produksi, penyempurnaan estimasi kebutuhan konsumsi, serta perluasan pencatatan perdagangan pangan antarwilayah.
Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah diharapkan memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi komoditas pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada pemantauan harga, tetapi juga mempertimbangkan kondisi produksi, stok, dan distribusi,” ujar Rifki, dalam keterangan tertulis seperti dikutip Sabtu (21/11/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Muhamad Mawardi, mengatakan tata kelola pangan membutuhkan pendekatan terpadu melalui konsep Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi.
Melalui Satu Data, pemerintah berupaya mengintegrasikan informasi produksi, stok, kebutuhan, perdagangan antarwilayah, hingga harga pangan menggunakan acuan yang selaras.
Sementara Satu Peta diarahkan untuk memetakan sentra produksi, wilayah konsumsi, serta jalur logistik guna memperkuat konektivitas distribusi pangan.
Adapun Satu Aksi menjadi tindak lanjut dari kedua pendekatan tersebut melalui kesepakatan langkah konkret dan penentuan wilayah prioritas intervensi.
“Sinergi ketiga pendekatan itu diperlukan untuk mengantisipasi gangguan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan mengendalikan gejolak harga pangan,” tuturnya.
Hasil analisis neraca pangan juga perlu menjadi dasar penyusunan perencanaan strategis pemerintah daerah, termasuk penetapan target program dan alokasi anggaran. Dengan demikian, neraca pangan tidak hanya menjadi instrumen pemantauan, tetapi juga acuan untuk menentukan kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto menjelaskan, neraca pangan disusun dalam proyeksi tahunan dengan rincian bulanan. Penyusunan tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi surplus dan defisit komoditas pangan di setiap daerah.
Informasi tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan melalui langkah stabilisasi. Bapanas juga mendorong pembentukan tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Selain itu, Bapanas mengusulkan penguatan analisis Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan mengelompokkan wilayah berdasarkan besaran kenaikan harga, posisi harga terhadap harga acuan, serta kondisi pasokan dan distribusi. Pendekatan ini diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih selektif dan tepat sasaran.
Selain ancaman perubahan iklim, meningkatnya kebutuhan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian dalam penguatan neraca pangan di Jawa.
Inspektur Utama Badan Gizi Nasional (BGN) Gustanty Dian Fitrilia menyebutkan, wilayah Jawa memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 35,19 juta penerima manfaat.
Besarnya jumlah penerima manfaat tersebut membutuhkan perencanaan pasokan dan distribusi bahan pangan yang lebih terukur. BGN telah menyusun estimasi kebutuhan pangan berdasarkan data harian SPPG melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
Ke depan, BGN mengusulkan integrasi data dan pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system untuk meningkatkan akurasi proyeksi kebutuhan sekaligus mengantisipasi ketidakseimbangan pasokan pangan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah se-Jawa turut mengungkapkan sejumlah kendala dalam penyusunan neraca pangan. Persoalan utama meliputi keterbatasan data perdagangan antarwilayah, terutama melalui jalur darat, perbedaan sumber dan metodologi penghitungan, serta perlunya penyempurnaan estimasi kebutuhan pangan untuk mendukung program MBG.
Dari hasil koordinasi tersebut, disepakati lima arah penguatan neraca pangan Jawa. Pertama, mengoptimalkan pemanfaatan neraca pangan sebagai basis sistem peringatan dini untuk menjaga ketahanan pasokan dan stabilitas harga.
Kedua, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola data melalui pembentukan tim penyusun neraca pangan di setiap daerah serta peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
Ketiga, melakukan evaluasi, digitalisasi, dan integrasi data neraca pangan secara bertahap agar pertukaran serta pemutakhiran data antarinstansi berjalan lebih efektif.
Keempat, menyempurnakan metodologi pengumpulan dan penyusunan data, termasuk menyepakati referensi data bersama serta mekanisme rekonsiliasi apabila terjadi perbedaan informasi antarinstansi.
Kelima, memperluas sumber data dan statistik baru melalui pencatatan arus masuk dan keluar (inflow-outflow) komoditas pangan prioritas di simpul perdagangan utama.
Melalui berbagai langkah tersebut, neraca pangan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pencatatan, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. (rur)

