SELASARSURABAYA – Hasil evaluasi Pemkot Surabaya menemukan adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan program Beasiswa Pemuda Tangguh. Berdasarkan data, sekitar 70 persen penerima manfaat justru bukan berasal dari keluarga miskin dan pra-miskin. Padahal program ini sejatinya ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin ber-KTP Surabaya yang masuk dalam Desil 1 hingga 5.
“Yang dapat bantuan banyak (mahasiswa) dari jalur mandiri yang mana jalur ini banyak orang mampu dan ada uang gedungnya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Heri Purwadi, dikutip Minggu (25/1/2026).
Heri menjelaskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah melakukan pengecekan langsung setelah menerima laporan dari warga. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa banyak penerima bantuan berasal dari jalur mandiri dengan kemampuan ekonomi tinggi.
“Ketika Pak Wali mendapatkan laporan dari warga, Pak Wali cek agar bantuan tepat sasaran. Ternyata memang benar yang banyak mendapatkan bantuan dari jalur mandiri, yang mana di sana ada uang gedung, berarti dia keluarga mampu dan setelah dicek gaji yang dimasukkan banyak yang di atas Rp15 sampai 20 juta per bulan,” terang Heri.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan utama Program Beasiswa Pemuda Tangguh yang secara khusus diperuntukkan bagi keluarga miskin dan pra-miskin. Jalur mandiri dengan beban uang gedung dinilai menjadi indikator kuat kemampuan ekonomi keluarga. “Pak Wali ‘ngamuk’ nek bantuan gak tepat sasaran (Pak Wali marah betul ketika bantuan tidak tepat sasaran,),” imbuhnya.
Heri menyebut bahwa temuan ini memicu sikap tegas Eri Cahyadi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerima bantuan pendidikan tahun 2026. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan tidak boleh dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu secara ekonomi.
“Pak Wali tidak mau bantuan itu hanya dinikmati segelintir orang yang seharusnya bisa untuk banyak orang karena ini kapitalis. Maka untuk orang yang mampu, akan dihentikan, diutamakan untuk yang masuk keluarga sejahtera,” tegasnya.
Meski demikian, Heri memastikan bahwa Pemkot Surabaya berkomitmen tetap memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin. Bantuan tersebut meliputi pembebasan uang gedung serta pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikoordinasikan bersama masing-masing perguruan tinggi.
Dalam program tersebut, Pemkot Surabaya memberikan bantuan biaya pendidikan maksimal Rp2.500.000 per semester, serta uang saku sebesar Rp300.000 per bulan selama 10 bulan.
“Gawe keluarga miskin barek pra-miskin, tetap entuk bantuan gratis uang gedung barek UKT seng diselesekno pemkot karo masing-masing kampus (Buat keluarga miskin dan pra-miskin tetap dapat bantuan gratis uang gedung dan UKT yang diselesaikan oleh pemkot dengan masing-masing kampus),” imbuhnya. (gio)
